Wakil Ketua Komisi X DPR RI menilai bahwa permasalahan sarana san prasarana serta kekurangan tenaga pengajar di PTN dan PTS hampir terjadi di semua daerah, dan ini harus menjadi perhatian yang seriua oleh pemerintah. Minimnya sarana prasana dan fasilitas pendidikan tentu akan mempengaruhi kualitas mutu pendidikannya.

 

 

"PTN dan PTS di Kalimantan Timur juga mengeluhkan sarana prasananya minim, kekurangan dosen seperti daerah lainnya," ungkap Fikri, Rabu (13/12/2017).

 

 

Selain itu, Fikri juga beranggapan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mencabut moratorium pengangkatan dosen menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Sebab permasalahan kekurangan dosen tersebut, dinilai akan menghambat upaya pencerdasan anak bangsa.

 

 

Fikri juga sampaikan bahwa walaupun monatorium salah satu solusi namun itu sangat sulit karena akan melibatkan lintas kementerian dan tentunya itu sangat sulit untuk segera direalisasikan karena menyangkut anggaran.

 

 

Namun Fikri juga menyampaikan solusi, seharusnya pemerintah daerah diberi kewenangan mengangkat tenaga pengajar baik honorer maupun ptt, sehingga kekurangan itu bisa tertutupi. "Padahal kan sudah tertera dengan jelas amanat undang-undang untuk mencerdaskan anak bangsa," ungkapnya.

 

 

Fikri berharap semua regulasi harus dikaji dengan baik, jangan sampai regulasi itu justru menghambat sebuah kemajuan. Peemasalahan-permasalahan terkait regulasi itulah yang banyak kita temukan di daerah.

 

 

"Saat ini pendidikan di Indonesia juga belum memiliki format pendidikan atau grand design pendidikan secara khusus dan jelas. Maksudnya, peraturan yang ada saat ini belum secara khusus menjelaskan arah pendidikan Indonesia itu berorientasi pada akademisi, profesi atau bahkan vokasi," ujar Fikri.

 

 

Oleh karena itu, Fikri mendorong agar pemerintah, pemerhati pendidikan dan semua institusi terkait untuk bersama membahas tentang grand design pendidikan tersebut. Sehingga, prospek pendidikan Indonesia ke depan semakin terarah. 

 

 

Politisi PKS ini juga sampaikan bahwa pada tahun 2018 akan banyak tenaga pengajar yang pensiun, maka pemerintah harus segera memikirkan soluai untuk mengisi kekosongan itu. (skr,mp)